-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Slider

Selasa, 28 Desember 2021

Dandim 0731/Klp Sambut Kedatangan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI di Kulon Progo


Kulon Progo.  Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol Inf Nurwaliyanto bersama Wakil Bupati Fajar Gegana, Ketua DPRD Akhid Nuryati, S.E., Kapolres AKBP Muharomah Fajarini, S.H.,S.IK., dan pejabat terkait lainnya, menyambut kedatangan Tim Kunker Komisi IX DPRD RI, yang melaksanakan kunjungan reses masa persidangan II tahun 2021-2022. Senin (27/12/2021).
Wabup menyampaikan bahwa Kulon Progo berada di paling barat DIY dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo dan Magelang, secara administratif terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 88 Kalurahan.  Kami punya semboyan "Binangun" yaitu Bersih Indah Nuhoni Aman Nalar Guyub Ulet Nyaman. Beberapa usaha yang kami kembangkan antara lain batik geblek renteng, produk air mineral Airku, akuisisi toko berjejaring Tomira.  Kami mengajak masyarakat untuk mencintai produk sendiri dengan semboyan dalam bahasa Jawa ”iso nandur nopo tuku, iso gawe nopo tuku”. Kami sudah mencanangkan program siaga bencana dan kampung KB untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Semoga kunjungan kerja Komisi IX DPR RI memberikan manfaat terutama dapat membawa aspirasi masyarakat Kulon Progo hingga ke tingkat pusat.
Beberapa penyampaian dan pertanyaan disampaikan oleh perwakilan Komisi IX DPR antaraRI Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA., dari Komisi IX DPRD RI mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kegiatan konstitusional dalam rangka ketugasan dan fungsi DPR yakni pengawasan dan legislasi.  Komisi IX dalam tugasnya membidangi atau bermitra dengan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk BPPOM, BKKBN dan BPJS, berkenaan dengan petugas migran juga menjadi domain ketugasan kami.  Vaksinasi juga merupakan bagian dari bidang kami, maka jika ada keluhan berkaitan vaksin agar disampaikan.

H. Sukamto, SH., mengatakan bahwa masyarakat banyak mengalami kendala ketika diterpa pandemi karena banyak peserta BPJS yang putus hubungan karena kesulitan membayar iuran dan tidak bisa difasilitasi pengobatannya, kiranya mohon diberikan keringanan dengan hanya membayar iuran di bulan terakhir sehingga bisa masuk kembali.

Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., MM., berharap vaksinasi Covid-19 bagi anak, peserta diberikan penurun panas untuk mengantisipasi KIPI, vaksinasi bagi anak jangan sampai mempengaruhi vaksinasi reguler. BKKBN harus perhatikan angka stunting, dengan banyak pekerja yang dirumahkan apakah BPJS dalam pencairan dana kepesertaannya berjalan baik atau tidak.

SY. Anas Thahir., menyampaikan bahwa beberapa daerah angka stunting naik ketika pandemi. bagaimana di Kulon Progo ini. Covid-19 berdampak pada pengangguran, langkah apa yang telah dilakukan dalam menangani hal ini.

Ketua KSPSI Prov. DIY, Ruswadi, terkait perlindungan serikat pekerja DIY, bahwa pemerintah telah menerbitkan UU No.11 tahun 2020 tentang Omnibuslaw Cipta Kerja, tentu hal ini ibaratnya kami telah diabaikan dan menjadi pil pahit bagi kami karena telah merugikan pekerja, mohon ada perlindungan bagi tenaga kerja.

Kadinkes Kulon Progo, dr. Sri Budi Utami, M.Kes., menyampaikan terkait capaian vaksinasi di Kulon Progo melebihi target.  Target 70% dan dalam realisasinya mencapai 90.52%. Dalam proses memang tidak mudah kita sosialisasi ke masyarakat, apalagi berkaitan dengan kehalalan, keamanan dan juga jenis vaksin. Namun berkat kerjasama dari semua pihak, akhirnya bisa terealisasi dengan baik. Saat ini kami sedang melaksanakam vaksinasi anak dengan target 35.457 sasaran, capaian hingga saat ini sebesar 34,51%. Untuk kasus stunting secara umum menurun.

Direktur RSUD Wates, dr. Lies Indriyati, Sp.A., menyampaikan, di RSUD Wates telah mendapat anggaran dari klaim BPJS senilai 10 miliar pada periode pertama ini dan untuk periode kedua juga 10 miliar. RSUD Wates merupakan kelas B pendidikan sehingga kami menjadi rumah sakit rujukan sehingga jumlah kunjungannya menurun. 

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, S.E., menambahkan bahwa sistem rujukan berjenjang di bidang kesehatan perlu diperbaiki. Pembangunan RSUD Wates telah menelan anggaran senilai 270 miliar berasal dari dana BKK DIY dan APBD Kulon Progo dengan komposisi 70 : 30.  Ironisnya Dana Alokasi Khusus bagi Kulon Progo saat ini adalah nihil, apalagi RSUD Wates diperuntukkan bagi RS rujukan jantung regional.

Kadis Nakertran Kulon Progo, Drs. Nur Wahyudi, MM., menyampaikan untuk mengatasi pengangguran ada program padat karya, serapan naker tahun 2021 ada 2.934 orang, disamping itu ada pembekalan dan pelatihan ketenagakerjaan.

Dari BKKBN Provinsi DIY, menyampaikan untuk menurunkan angka stunting telah dibentuk pendamping keluarga sebanyak 1852 tim.

Dari Kemenkes menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi DIY adalah nomor tiga nasional, sedangkan untuk booster masih dalam proses pematangan regulasi. Insentif Nakes sudah dibayarkan baik tingkat pusat dan daerah, sedangkan klaim BPJS akan segera diselesaikan pembayarannya setelah diverifikasi. 

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA, menyimpulkan bahwa hal-hal yang disampaikan ini tentu menjadi masukan dan akan kami tindaklanjuti di Komisi IX, aspirasi dari Kulon Progo tentunya juga menjadi bahan dan materi bagi kami.

Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI, selanjutnya meninjau gudang penyimpanan vaksin di Dinkes Kulon Progo. (Pendim 0731/Klp).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update